Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (NTT), Silvester Sili Laba, melaporkan perkembangan pelaksanaan pembentukan regulasi di daerah kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Dhahana Putra, Kamis (31/7/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Silvester didampingi oleh Koordinator Perancang Perundang-Undangan Kanwil Kemenkum NTT, Yunus Bureni, yang turut menyampaikan laporan teknis terkait upaya harmonisasi, evaluasi, dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Silvester menjelaskan bahwa pihaknya secara aktif melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah NTT, dalam rangka memastikan bahwa setiap regulasi yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan mendukung percepatan pembangunan daerah.
“Kami terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah, khususnya dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang baik,” ungkap Silvester.
Ia juga menyoroti sejumlah capaian positif yang telah diraih, seperti peningkatan jumlah produk hukum daerah yang telah melalui proses harmonisasi, serta meningkatnya kesadaran hukum pemerintah daerah dalam menyusun regulasi secara partisipatif dan berbasis data.
Dalam laporan tersebut, Silvester turut menyampaikan sejumlah tantangan yang masih dihadapi, antara lain keterbatasan sumber daya manusia perancang peraturan perundang-undangan di daerah, serta masih ditemukannya regulasi yang tumpang tindih atau tidak sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah pusat dalam hal penguatan kapasitas SDM dan peningkatan kualitas regulasi daerah.
Menanggapi laporan tersebut, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, Dhahana Putra, menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kinerja Kanwil Kemenkum NTT dalam mendampingi proses legislasi di daerah. Ia menegaskan bahwa peran kantor wilayah sangat strategis dalam mendorong lahirnya regulasi yang berkualitas, inklusif, dan implementatif.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap regulasi yang lahir, baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, sinergi pusat dan daerah harus terus diperkuat, termasuk dalam hal fasilitasi teknis dan peningkatan kapasitas SDM,” ujar Dhahana.
Pertemuan ini juga menjadi forum diskusi untuk merumuskan langkah strategis ke depan dalam mendukung penyusunan regulasi yang adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya di NTT, khususnya dalam konteks daerah perbatasan dan kepulauan.
Sebagai bagian dari komitmen Kemenkum dalam membangun regulasi yang berkualitas, Dirjen Dhahana mendorong agar Kantor Wilayah Kemenkum NTT terus mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum daerah, serta memperkuat kolaborasi dengan DPRD dan pemerintah daerah.
Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang sederhana, tidak tumpang tindih, dan berorientasi pada kepentingan publik, sebagaimana ditekankan dalam reformasi regulasi nasional.
