Dorong Edukasi dan Perlindungan Kekayaan Intelektual, Kemenkum NTT
Gandeng Universitas Tribuana Kalabahi
Kupang — Sebagai langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi di bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tribuana Kalabahi, Senin (15/09/2025).
Penandatanganan berlangsung di ruang kerja Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT, sebagai bagian dari langkah strategis memperkuat sinergi antara dunia akademik dan lembaga pemerintah, khususnya dalam bidang pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual.
Acara penandatanganan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Bawono Ika, sementara dari pihak Universitas Tribuana Kalabahi hadir langsung Rektor, Elia Maruli yang salah satu tujuannya yaitu membantu fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual.
Rektor Tribuana menyampaikan apresiasi dan optimisme atas terjalinnya kerja sama. Ia menilai kolaborasi ini sebagai peluang emas untuk memperkuat peran perguruan tinggi dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta memperluas jangkauan layanan edukatif kepada masyarakat.
"Kami berharap perjanjian kerja sama ini menjadi fondasi kuat dalam membangun sinergitas yang berkelanjutan. Tidak hanya dalam pengajaran dan riset, tetapi juga dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, khususnya fasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intelektual yang sangat dibutuhkan para pelaku UMKM, inovator, maupun sivitas akademika kami," ujar Elia.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan semangat kolaboratif dari Universitas Tribuana Kalabahi. Ia menilai perguruan tinggi memiliki peran sentral dalam menciptakan masyarakat yang cerdas hukum melalui pendekatan ilmiah dan edukatif.
"Universitas bukan hanya mencetak lulusan, tetapi juga agen perubahan sosial. Kami menyambut kolaborasi ini sebagai langkah strategis dalam memperluas pemahaman hukum, memperkuat budaya sadar hukum, dan tentu saja mendorong perlindungan atas kekayaan intelektual, yang kini semakin relevan di era digital," ujar Silvester.
Kerja sama ini diharapkan menjadi tonggak awal dalam menghadirkan layanan hukum berbasis edukasi, serta memperkuat posisi kampus sebagai motor penggerak pembangunan berbasis pengetahuan dan keadilan sosial di Nusa Tenggara Timur.
