Jakarta — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kakanwil Kemenkum NTT) Silvester Sili Laba melakukan kunjungan koordinasi dan konsultasi kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, Selasa (14/10/2025) di ruang kerjanya.
Kunjungan ini bertujuan untuk meminta dukungan atas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Kanwil Hukum NTT pada awal bulan November 2025 mendatang.
Kakanwil Silvester mengatakan bahwa ia bersama jajaran telah merencanakan kegiatan Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Tentang Reformasi Hukum di wilayah Nusa Tenggara Timur.
Menyambut baik rencana tersebut, Dirjend PP Dhahana Putra menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah reformasi hukum yang direncanakan.
Dhahana menyarankan agar seluruh eselon I turut hadir dan terlibat dalam agenda baik tersebut, sehingga seluruh program prioritas pada masing-masing eselon I dapat berdampak langsung manfaatnya di wilayah NTT.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun produk hukum yang berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat daerah.
"Reformasi hukum tidak bisa dikerjakan sendiri. Dibutuhkan kerja sama lintas sektor, kolaborasi yang erat, dan sinergi yang kuat agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar efektif, responsif, dan berdaya guna," ujar Dhahana.
Dalam kunjungan tersebut, Kakanwil Kemenkum NTT turut didampingi oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Yunus Bureni, Analis Anggaran Ahli Muda Hillon Fo'es, Pranata Humas Ahli Muda Dian Lenggu, serta tim lainnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi awal dari langkah-langkah konkret dalam mewujudkan reformasi hukum yang berdampak langsung bagi masyarakat di wilayah NTT, sekaligus memperkuat peran Kanwil Kemenkum sebagai motor penggerak pembangunan hukum di daerah.
