Kupang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Silvester Sili Laba, bersama pimpinan tinggi pratama dan jajaran Kantor Wilayah mengikuti kegiatan Obrolan Penilaian Kompetensi Edisi Terkini (OPLET) Series 2.0 bertema “Implementasi Tindak Lanjut Pemanfaatan Hasil Penilaian Kompetensi dalam Pengembangan Karier ASN”, Kamis (6/11/2025).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum tersebut diikuti secara luring dan daring oleh seluruh kantor wilayah di Indonesia, dengan tujuan menyamakan persepsi mengenai implementasi pemanfaatan hasil penilaian kompetensi sebagai dasar pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN).
Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menegaskan pentingnya pemanfaatan hasil penilaian kompetensi ASN untuk memperkuat sistem merit dan manajemen talenta di lingkungan Kementerian Hukum. “Penilaian kompetensi bukan hanya pemetaan potensi, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memastikan setiap ASN ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Ini adalah kunci mewujudkan birokrasi profesional dan adaptif,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa BPSDM Hukum memiliki dua tugas besar sebagaimana diamanatkan dalam Permenkum Nomor 1 Tahun 2024, yakni kendali kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM di bidang hukum. “Tanggung jawab kita kini meluas, bukan hanya untuk ASN di lingkungan Kementerian Hukum, tetapi juga untuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Menurut Gusti Ayu, penilaian kompetensi dilaksanakan melalui pendekatan assessment center dengan akurasi tinggi, berdasarkan Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019. Hasil penilaian tersebut kemudian dimanfaatkan untuk perencanaan pengembangan individu, penyusunan strategi SDM, serta pengisian jabatan berbasis merit. Ia juga memberikan apresiasi kepada 11 Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang telah menindaklanjuti hasil penilaian kompetensi dengan langkah nyata dalam pengembangan pegawai.
“Implementasi tindak lanjut penilaian kompetensi adalah bukti komitmen pemerintah dalam membangun birokrasi profesional. Kami berharap seluruh Kepala Kantor Wilayah dapat menjadi role model dalam pemanfaatan hasil penilaian ini,” tegasnya.
Momentum kegiatan ini menjadi semakin istimewa dengan penyerahan sertifikat Akreditasi A untuk penyelenggaraan penilaian kompetensi ASN dari Sekretaris Utama BKN, Hj. Imas Sukmariah, kepada Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani. Akreditasi dengan nilai 98,70 tersebut menjadi pengakuan atas profesionalisme dan kredibilitas BPSDM Hukum dalam mendukung reformasi birokrasi dan penguatan manajemen talenta ASN.
Dalam arahannya, Sekretaris Utama BKN, Hj. Imas Sukmariah, menegaskan bahwa penerapan manajemen talenta akan mempercepat proses pengisian jabatan berbasis kompetensi. “Tidak ada lagi sistem tunjuk langsung. Pengisian jabatan harus cepat, tepat, dan sesuai dengan potensi ASN. Jika pegawai tidak cocok di satu unit, bisa dipindahkan ke posisi yang lebih sesuai,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi kolaborasi BPSDM Hukum yang dinilainya sebagai contoh terbaik penerapan sistem merit di lingkungan kementerian. “Akreditasi A ini adalah best practice yang harus dijadikan contoh oleh instansi lain. Kolaborasi yang kuat seperti ini akan mempercepat terwujudnya ASN unggul dan profesional menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Dengan raihan akreditasi A dan komitmen memperkuat manajemen talenta ASN berbasis kompetensi, BPSDM Hukum menegaskan langkahnya menjadi lembaga penggerak utama dalam membentuk ASN hukum yang berintegritas, profesional, dan berkelas dunia.
