Kupang — Dalam semangat memperkuat sinergitas antar-lembaga dalam menjaga keamanan dan keselamatan laut di wilayah Nusa Tenggara Timur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT), Silvester Sili Laba, menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala Stasiun Badan Keamanan Laut (Bakamla) Kupang, Yeanry M. Olang, Senin (8/9/2025), di ruang kerja Kakanwil.
Kunjungan ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, namun juga menjadi wadah penting dalam membangun koordinasi lintas sektor, khususnya dalam penguatan peran hukum dalam pengawasan dan penjagaan wilayah laut. Hadir mendampingi Kakanwil dalam pertemuan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Bawono Ika Sutomo, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hasran Sapawi, Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Madya, Yunus Bureni serta Pranata Humas Ahli Muda, Dian L. Lenggu.
Dalam pemaparannya, Kepala Stasiun Bakamla Kupang, Yeanry M. Olang, menyampaikan harapannya agar Kanwil Kemenkum NTT dapat berkontribusi dalam memberikan pemahaman dan edukasi hukum kepada para relawan penjaga laut yang berada di bawah koordinasi Bakamla Kupang. Menurutnya, para relawan yang tersebar di berbagai titik strategis perairan NTT perlu dibekali pemahaman hukum yang memadai agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami memiliki banyak relawan penjaga laut yang setiap hari berjibaku menjaga perairan dari berbagai potensi gangguan, mulai dari penyelundupan, pelanggaran wilayah laut, hingga ancaman pencemaran lingkungan. Kami berharap Kanwil Kemenkum dapat menurunkan tim untuk memberikan penguatan hukum dalam berbagai pelatihan dan pembinaan yang kami lakukan,” ungkap Yeanry.
Yeanry juga menambahkan bahwa tantangan di laut NTT tidak ringan, mengingat posisi geografisnya yang strategis dan berbatasan langsung dengan negara lain, serta masih minimnya personel formal dalam pengawasan laut.
Menanggapi permintaan tersebut, Kakanwil Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif dari Bakamla Kupang. Ia menegaskan bahwa kerja sama lintas lembaga adalah kunci keberhasilan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritim, terlebih di wilayah NTT yang dikenal sebagai salah satu kawasan perairan terluas dan rawan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum.
“Kami sangat mengapresiasi inisiatif dari Bakamla Kupang. Laut bukan hanya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat NTT, tapi juga menjadi pintu masuk bagi berbagai potensi ancaman. Karena itu, relawan penjaga laut perlu memiliki pemahaman hukum yang kuat, baik mengenai hukum laut, hukum pidana, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan laut,” ujar Silvester.
Ia menegaskan bahwa pihaknya siap menugaskan para penyuluh hukum, pejabat fungsional, maupun narasumber dari berbagai bidang di lingkungan Kanwil untuk terlibat dalam kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan hukum yang dibutuhkan Bakamla.
Silvester juga menekankan pentingnya kolaborasi antara penegak hukum, aparat keamanan, dan unsur masyarakat dalam menciptakan laut yang aman, tertib, dan terlindungi dari berbagai tindak pelanggaran hukum.
Pertemuan ini menjadi cerminan nyata bahwa sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan dalam penguatan sistem keamanan laut. Baik Bakamla maupun Kemenkum memiliki peran strategis masing-masing yang jika dikolaborasikan akan menghasilkan sistem pengawasan laut yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Harapannya, dengan adanya kerja sama ini, para relawan penjaga laut tidak hanya mampu menjalankan tugas secara teknis di lapangan, tetapi juga memahami batasan dan wewenang mereka berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian, upaya menjaga laut NTT tidak hanya mengedepankan kekuatan fisik, tetapi juga landasan hukum yang kokoh.
Langkah ini dapat menjadi bagian dari ikhtiar besar dalam menjaga laut NTT sebagai aset strategis bangsa, sekaligus memperkuat peran hukum dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia.
