Kupang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur mengikuti secara resmi kegiatan Pembukaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum melalui metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), pada Selasa, (04/11/2025).Kegiatan ini diikuti oleh seluruh peserta orientasi PPPK Kementerian Hukum Tahun 2025 se-Indonesia.
Hadir dari Kanwil Kemenkum NTT, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Bawono Ika Sutomo, didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Yohanis Bely, beserta jajaran, sebagai bentuk dukungan penuh terhadap pelaksanaan orientasi PPPK di lingkungan Kemenkum wilayah NTT.
Dalam sambutan pembukaan, Kepala BPSDM Kementerian Hukum,Gusti Ayu Putu Suwardani, menegaskan bahwa orientasi PPPK merupakan proses penting dalam membentuk karakter, kompetensi, dan integritas pegawai. Ia menekankan pentingnya internalisasi nilai “PASTI” serta prinsip Pengayomandalam pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.
Sementara itu,dari tempat terpisah, Kakanwil Kemenkum NTT,Silvester Sili Laba menyampaikan apresiasi dan motivasi kepada seluruh peserta.
“Orientasi ini harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen sebagai aparatur negara. Para PPPK perlu beradaptasi dengan budaya kerja Kementerian Hukum, memahami tugas dan fungsi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur dengan integritas, profesionalitas, dan ketulusan. Nilai PASTI dan semangat pengayoman harus tercermin dalam setiap langkah kerja.”Ujarnya.
Pada hari pertama, peserta menerima materi Pemaknaan Pancasila dan Nilai-Nilai ASN, serta Pengenalan Struktur Organisasi dan Tata Kerja, melalui pembelajaran daring gabungan antara sesi sinkron dan mandiri. Para peserta tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan sebagai bentuk komitmen dalam mengawali pengabdian di lingkungan Kementerian Hukum.
Kanwil Kemenkum NTT berharap seluruh PPPK mampu memberikan kontribusi terbaik dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi serta mewujudkan pelayanan publik yang berintegritas, humanis, profesional, dan berorientasi pada hasil bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
