Jakarta - Kementerian Hukum Republik Indonesia melanjutkan pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Pengendalian Kinerja pada hari ketiga yang diikuti oleh para pimpinan tinggi madya dan pratama dari seluruh Indonesia, Rabu (17/12/2025).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni Kepala Kantor Wilayah Silvester Sili Laba, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Bawono Ika Sutomo, Kepala Divisi PPPH Hasran Sapawi, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Yohanis Bely bersama jajaran.
Agenda utama pada hari ketiga difokuskan pada pembahasan hasil panel komisi dari enam komisi yang telah melaksanakan diskusi dan perumusan pada hari kedua.
Masing-masing komisi memaparkan poin-poin strategis, rekomendasi kebijakan, serta isu-isu prioritas yang menjadi perhatian bersama dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas layanan Kementerian Hukum ke depan.
Ketua Steering Committee, Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum RI, Andry Indrady, dalam arahannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas partisipasi aktif seluruh peserta dalam diskusi panel komisi. Ia menegaskan bahwa seluruh hasil pembahasan tersebut akan menjadi bahan penting dalam penyusunan rencana aksi Kementerian Hukum tahun 2026.
Lebih lanjut, Andry menekankan bahwa keberhasilan implementasi rencana aksi ke depan sangat ditentukan oleh kuatnya kolaborasi, sinergi, dan kepemimpinan di seluruh satuan kerja, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Menurutnya, ketiga aspek tersebut menjadi kunci utama untuk memastikan setiap program dan kebijakan dapat berjalan efektif, mencapai target yang telah ditetapkan, serta memberikan dampak nyata dan langsung bagi masyarakat.
Melalui rapat koordinasi dan pengendalian kinerja ini, diharapkan seluruh jajaran Kementerian Hukum RI, termasuk Kanwil Kemenkum NTT, semakin solid dalam menyamakan langkah dan komitmen guna mewujudkan pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
