Kupang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan komitmen aktifnya dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah dengan berpartisipasi dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTT dalam rangka penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 sekaligus pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, Jumat(12/09/2025).
Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi NTT dan dihadiri oleh berbagai unsur Forkopimda serta pejabat penting daerah.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hasran Sapawi, hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT, Silvester Sili Laba. Kehadiran perwakilan Kemenkum NTT ini menegaskan peran strategis kementerian dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di wilayah NTT.
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi NTT, Emelia Julia Nomleni, yang secara resmi membuka rangkaian acara tersebut. Gubernur NTT, Melki Lakalena, turut hadir mendampingi dalam momen penting ini, menandai sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam membangun daerah.
Dalam pidatonya, Emelia Julia Nomleni mengajak seluruh anggota DPRD dan stakeholder untuk melakukan refleksi mendalam atas kinerja selama satu tahun terakhir. Ia menegaskan pentingnya mempertajam tiga fungsi utama DPRD, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan, agar peran DPRD dapat berjalan lebih efektif dalam melayani masyarakat.
“Pentingnya membangun sinergitas yang solid dengan berbagai pemangku kepentingan guna mencari solusi terbaik dalam proses pembangunan wilayah Flobamorata”, ujar Emilia.
Rapat Paripurna ini menjadi momentum penting yang menegaskan komitmen bersama Kemenkum NTT dalam memperkuat tata kelola pemerintahan demi kemajuan NTT, sekaligus membuka lembaran baru pada masa persidangan yang akan datang.
