Kupang - Dalam rangka memperkuat agenda pembangunan reformasi hukum di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT, Silvester Sili Laba, melakukan koordinasi strategis dengan Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, di ruang kerja Wakil Gubernur NTT, Selasa (28/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil Silvester didampingi oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Yunus Bureni. Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat arah pembangunan hukum dan mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat NTT, tanpa terkecuali.
Dalam kesempatan itu, Kakanwil Silvester Sili Laba menyampaikan pentingnya sinergi antara Kementerian Hukum NTT dengan Pemerintah Provinsi NTT dalam mempercepat pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di berbagai wilayah.
Ia menekankan bahwa kehadiran Posbakum merupakan wujud nyata hadirnya negara dalam memberikan akses keadilan bagi seluruh warga, terutama masyarakat kurang mampu di daerah-daerah terpencil.
“Posbakum menjadi sarana penting dalam memastikan setiap warga negara mendapatkan pendampingan hukum yang layak dan mudah diakses. Melalui kolaborasi antara Kemenkum dan Pemprov NTT, kami ingin memperkuat pelayanan hukum hingga ke pelosok, agar tidak ada lagi masyarakat yang merasa jauh dari keadilan,” ujar Silvester.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Johni Asadoma menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap langkah yang diambil oleh Kemenkum NTT. Menurutnya, sinergi ini sangat relevan dengan visi Pemerintah Provinsi NTT untuk membangun daerah tidak hanya dari aspek infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga melalui penguatan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
“Kami menyambut baik inisiatif ini. Reformasi hukum harus menjadi bagian dari pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi siap mendukung langkah-langkah strategis Kemenkum demi memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat NTT,” ujar Johni Asadoma.
Melalui pertemuan ini, diharapkan bisa memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam berbagai program pembinaan dan pembangunan hukum di NTT. Diharapkan kolaborasi ini mampu membawa NTT menuju arah yang lebih baik, dengan sistem hukum yang kuat, transparan, dan berpihak pada masyarakat.
