Kupang – Dalam upaya memperkuat kapasitas aparatur di bidang analisis dan perumusan kebijakan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur mengikuti kegiatan Policy Talks bertema “Penguatan Analis Kebijakan dalam Legal Policy Hub” yang diselenggarakan secara daring, pada Kamis (09/10/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh CPNS Analis Kebijakan Ahli Pertama, Maria Priscilla Crecendy Roy dan Satrio Gumilar Ramadhan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat peran Legal Policy Hub sebagai wadah kolaborasi, pertukaran pengetahuan, dan pengembangan kapasitas bagi analis kebijakan agar mampu menghasilkan kajian yang berkualitas dan berdampak nyata terhadap masyarakat.
Paparan pertama disampaikan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Andry Indrady, dengan topik “Peran Legal Policy Hub dalam Meningkatkan Kapasitas Analis Kebijakan.” Dalam paparannya, Andry menjelaskan bahwa Legal Policy Hub merupakan pusat sinergi yang mengintegrasikan proses pembelajaran, riset kebijakan, serta kolaborasi lintas bidang hukum dan pemerintahan.
“Legal Policy Hub tidak hanya berfungsi sebagai forum diskusi, tetapi juga menjadi wadah bagi analis kebijakan untuk membangun kemampuan berpikir kritis, memahami konteks hukum secara menyeluruh, dan mengembangkan rekomendasi kebijakan yang evidence-based. Dengan ini kita berharap lahir analis kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada solusi nyata,” ujar Andry.
Selanjutnya, Paparan kedua disampaikan oleh Guru Besar FIA UI, Eko Prasojo, dengan tema “Kajian Berkualitas Mendorong Kebijakan Berdampak.” Dalam presentasinya, Eko menekankan bahwa kualitas kajian menjadi faktor kunci dalam menciptakan kebijakan publik yang efektif dan berkeadilan. Menurutnya, kajian yang baik harus berbasis data, serta mempertimbangkan aspek implementasi dan dampak jangka panjang.
“Kebijakan yang berdampak tidak lahir dari intuisi semata, melainkan dari riset yang komprehensif, pengumpulan data yang valid, dan analisis mendalam terhadap konteks sosial, hukum, dan ekonomi. Peran analis kebijakan adalah menjembatani antara pengetahuan akademik dan kebutuhan praktis pemerintah,” jelas Eko.
Dari tempat terpisah, Kakanwil Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap kegiatan ini. Menurutnya, penguatan peran analis kebijakan merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas implementasi kebijakan hukum di wilayah.
“Kegiatan ini sangat relevan dengan semangat transformasi birokrasi yang tengah kita jalankan. kita dituntut tidak hanya melaksanakan kebijakan, tetapi juga memahami landasan berpikir dan analisis di baliknya. Melalui Legal Policy Hub, saya berharap para analis kebijakan di lingkungan Kanwil Kemenkum NTT semakin mampu menghasilkan kajian yang tajam, solutif, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Beliau juga menambahkan bahwa kegiatan seperti Policy Talks merupakan momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pusat dan daerah dalam pengembangan kebijakan hukum. “Sinergi antara BSK dengan Kantor Wilayah sangat dibutuhkan agar setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya responsif terhadap isu nasional, tetapi juga relevan dengan konteks lokal di daerah,” lanjutnya.
Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTT menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung transformasi kelembagaan menuju birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi hasil. Ke depan, diharapkan Legal Policy Hub dapat menjadi pusat pembelajaran strategis yang mendorong lahirnya kebijakan hukum yang inklusif, berdampak, dan berpihak pada kepentingan publik.
