Kupang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT, Silvester Sili Laba memimpin apel pagi bersama di Aula Kanwil, Selasa (14/1/2024). Apel yang berlangsung dalam posisi duduk diikuti Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Jonson Siagian, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Bawono Ika Sutomo, Plt. Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan, Andri Lesmano, Plt. Kakanwil Ditjen Imigrasi, Ferdi Maulana, Kabid HAM, Mustafa Beleng, serta para Pejabat Administrator, Pengawas dan JFT/JFU.
Silvester mengajak seluruh jajaran pada 3 Kanwil yang ada yakni Kanwil Kementerian Hukum, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan dan Kanwil Ditjen Imigrasi untuk tetap menjaga soliditas. Termasuk nanti dengan Kanwil Kementerian HAM yang sementara ini masih belum berjalan seperti 3 Kanwil lainnya.
“Saya percaya kita tetap solid dalam menjalankan tugas, saling bersinergi dan berkolaborasi, serta saling menguatkan dalam tugas kita masing-masing,” ujarnya.
Silvester berharap seluruh jajaran dapat bekerja dengan hati, saling menyatukan rasa serta membuang rasa egoisme, iri hati, dengki dan kecemburuan. Egoisme, kesombongan dan keangkuhan menjadi tantangan terbesar dalam menjalankan roda organisasi. Oleh karena itu, pimpinan dan bawahan harus bisa saling memahami kelemahan dan kekuatan untuk mencapai tujuan organisasi.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Jonson Siagian juga mengajak seluruh jajaran untuk tetap menjaga kekompakan. Walaupun saat ini, Kementerian Hukum dan HAM telah terbagi menjadi 3 kementerian terpisah di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pemisahan kementerian juga berimbas pada pemisahan Kantor Wilayah, termasuk di NTT.
“Mari kita tetap bekerja dengan baik, jujur dan ikhlas,” ujarnya.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Bawono Ika Sutomo menambahkan, seluruh jajaran khususnya di Kanwil Kementerian Hukum NTT agar saling membantu dan saling mengisi. Terutama dalam mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang sudah diraih dan perjuangan selanjutnya untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Terpenting bukan predikatnya, tapi nilai atau integritas dan komitmen yang sudah kita bangun untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selalu bekerja dengan baik, maka hasil juga akan mengikuti,” ujarnya. (Humas/rin)
