Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, dijelaskan sebagai berikut: 

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan umum di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan fungsi yang terdiri dari :

1. Penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;

2. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;

3. Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;

4. Pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, keprotokolan, dan pelayanan pengaduan;

5. Penyiapan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi;

6. Pelaksanaan teknologi informasi dan pengolahan data;

7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan

8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Bagian Tata Usaha dan Umum terdiri atas:

1. Jabatan Fungsional

2. Jabatan Pelaksana