Kupang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) menyelenggarakan Rapat Inventarisasi Data Permasalahan Hukum sebagai upaya mengidentifikasi dan memetakan berbagai isu hukum yang dihadapi masyarakat dan instansi di wilayah Provinsi NTT. Kegiatan berlangsung di Aula Kanwil Kemenkum NTT. Senin (13/10/2025).
Mewakili Kepala Kantor Wilayah, Silvester Sili Laba, rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Hasran Sapawi, didampingi oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda, Cornelia Y. Radho, serta dihadiri oleh para pejabat instansi di lingkungan Kanwil NTT dan perwakilan instansi vertikal serta pemerintah daerah di wilayah Kupang.
Dalam sambutannya, Hasran menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta rapat atas komitmen dan partisipasinya dalam mendukung kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menjadikan hukum sebagai sarana solusi dan pembinaan, bukan semata alat penegakan sanksi.
“Kegiatan ini memiliki arti strategis dalam memperkuat tata kelola hukum di daerah melalui identifikasi, pemetaan, dan sinkronisasi data permasalahan hukum yang muncul di berbagai sektor pemerintahan dan kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia berharap agar kegiatan ini tidak hanya berhenti pada pengumpulan data semata, melainkan dapat ditindaklanjuti dengan sinergi program dan kebijakan antar instansi, sehingga kehadiran hukum benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif, di mana masing-masing instansi peserta menyampaikan isu dan permasalahan hukum yang tengah dihadapi. Tim dari Kanwil Kemenkum NTT memberikan tanggapan dan rekomendasi solusi yang bersifat aplikatif serta dapat diintegrasikan dengan kebijakan hukum daerah.
Kegiatan berjalan dengan lancar dan produktif. Melalui forum ini, diharapkan koordinasi antarinstansi di wilayah NTT dapat semakin kuat, sekaligus memperkuat peran Kanwil Kemenkum NTT sebagai mitra strategis dalam memberikan pendampingan dan solusi hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dan pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur.
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KemenkumNTT
