Kupang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur mengikuti secara daring kegiatan Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Manajerial dan Non-Manajerial serta Serah Terima Jabatan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang digelar oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia, Kamis (13/11/2025). Acara tersebut berlangsung di Graha Pengayoman, Jakarta, dan diikuti serentak oleh seluruh jajaran Kemenkum di Indonesia.
Hadir dari Kanwil Kemenkum NTT, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Silvester Sili Laba, didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Bawono Ika Sutomo, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hasran Sapawi. Kehadiran jajaran pimpinan Kanwil Kemenkum NTT menunjukkan dukungan penuh terhadap langkah strategis Kementerian Hukum dalam memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan kinerja aparatur di seluruh wilayah.
Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, dan berlangsung dengan khidmat. Pelantikan ini mencakup pejabat manajerial dan non-manajerial di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, serta dilaksanakan serah terima jabatan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
Adapun pejabat yang dilantik antara lain Direktur Teknologi Informasi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Chusni Thamrin; Kepala Pusat Strategi, Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum BSK; Analis Kekayaan Intelektual Ahli Utama, Razilu; Analis Kekayaan Intelektual Ahli Utama, Sri Lastami; Pemeriksa Paten Ahli Utama, Dara Mutia; Pemeriksa Paten Ahli Utama, Aziz Saeffulloh; Pemeriksa Paten Ahli Utama, Said Nafik; Pemeriksa Paten Ahli Utama, Faisal Syamsuddin; serta Pemeriksa Merek Ahli Utama, Uli Sari Margaret Panggaben.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Silvester Sili Laba, menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan wujud nyata dari penataan kelembagaan yang berkelanjutan. “Momentum ini menjadi pengingat bagi seluruh jajaran untuk terus berbenah, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan memberikan pelayanan hukum yang semakin berkualitas bagi masyarakat,” ujarnya. Ia menambahkan, Kanwil Kemenkum NTT siap mendukung kebijakan pusat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada semangat Pengayoman.
