Kupang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) turut berpartisipasi dalam rapat koordinasi persiapan Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KemenKopUKM) Republik Indonesia. Rapat yang digelar secara daring melalui Microsoft Teams pada Jumat (24/10/2025) ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara instansi pusat dan daerah guna mendukung pemberdayaan pelaku usaha mikro di Nusa Tenggara Timur.
Rapat dibuka oleh Rahmadi, Asisten Deputi Legalitas dan Pelindungan Usaha Mikro, bersama Agus Hidayat, Kepala Bidang Legalitas Usaha Mikro. Dari Kanwil Kemenkum NTT, hadir Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Erni Mamo Li, beserta jajaran, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan pelindungan hukum dan pemberdayaan pelaku usaha mikro di daerah.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang akan dihadiri langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM pada 29 Oktober 2025 mendatang di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Festival tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat ekosistem usaha mikro di daerah, sekaligus mendorong kolaborasi lintas lembaga dalam memberikan kepastian hukum dan pelindungan bagi para pelaku usaha mikro.
Dari tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, menyampaikan bahwa dukungan terhadap kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Kemenkum NTT dalam memperkuat aspek legalitas dan pelindungan hukum bagi pelaku usaha mikro. “Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin memastikan pelaku usaha mikro di NTT mendapatkan kepastian hukum dan kemudahan dalam menjalankan usahanya. Legalitas menjadi pondasi penting untuk mendorong UMKM naik kelas dan berdaya saing,” ujarnya.
Kanwil Kemenkum NTT berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam memperkuat regulasi dan sistem hukum yang berpihak pada pelaku usaha mikro, serta menjalin sinergi dengan berbagai pihak guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di Nusa Tenggara Timur.
