Kupang — Perkuat hubungan antar-instansi dan memastikan seluruh elemen pemerintahan bergerak dalam satu visi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur, Kantor Wilayah Kemenkum NTT turut serta menghadiri kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) dengan Aparat Pemerintah Korem 161/Wira Sakti Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Aula Sudirman Korem 161/Wira Sakti, Kamis (27/11/2025).
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (NTT), Bawono Ika Sutomo, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT Silvester Sili Laba, didampingi oleh Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha, Yohanes Bely. Kegiatan Komsos ini menjadi wadah strategis bagi TNI AD dan jajaran pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan kesamaan langkah dalam mendukung program pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan Asta Cita Pemerintah RI.
Mewakili Komandan Korem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Hendro Cahyono, Kepala Staf Korem 161/Wira Sakti, Kolonel Inf Roy Hansen Jongguran Sinaga, membuka kegiatan dan menegaskan bahwa Komsos ini merupakan bagian dari program kerja TNI AD dalam menjalin hubungan harmonis dengan kementerian, lembaga pemerintah, dan lembaga non-pemerintah.
“Kegiatan ini merupakan upaya memelihara sinergitas antara jajaran TNI dan pemerintah dalam rangka mendukung terwujudnya Asta Cita Pemerintah RI, khususnya dalam percepatan pembangunan di wilayah NTT,” ujar Kolonel Roy.
Ia menambahkan bahwa melalui forum ini diharapkan terbangun koordinasi yang lebih efektif, sehingga pelaksanaan dan evaluasi program pusat dan daerah dapat berjalan optimal.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh beberapa narasumber dari berbagai instansi. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah paparan dari Dinas Pertanian terkait potensi pertanian dan ketahanan pangan di NTT. Materi ini menyoroti peluang pengembangan komoditas unggulan, tantangan produksi pangan, serta strategi peningkatan kemandirian pangan daerah.
Selain itu, peserta juga menerima penjelasan mengenai pokok-pokok kebijakan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Tahun 2025, yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, pembinaan teritorial, serta dukungan TNI AD dalam pembangunan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Kemenkum NTT berharapan agar kerja sama antara TNI AD dan instansi pemerintah terus berkembang, khususnya dalam bidang pelayanan hukum, pembinaan kesadaran hukum masyarakat, serta penguatan koordinasi dalam penegakan regulasi di daerah.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap tumbuh pemahaman bersama dan kolaborasi yang lebih konkret antara TNI dan pemerintah daerah. Sinergi ini penting untuk mendukung pembangunan hukum, ketertiban, dan keberhasilan program pemerintah di NTT,” ujar Bawono.
