Kupang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) di bawah Kepemimpinan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum,Silvester Sili Laba menyelenggarakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Selasa (30/09/2025). Kegiatan ini diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat sebagai bentuk sinergi dalam mewujudkan regulasi daerah yang kuat dan responsif terhadap potensi bencana.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat diwakili oleh Sekretaris Daerah Yermia Ndapa Doda serta Wakil Ketua II Dancerinus Arifin Saingo. Keduanya hadir untuk memberikan pandangan dan masukan, sehingga rancangan peraturan daerah yang dibahas benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat.
Dari Kanwil Kemenkum NTT, hadir Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Hasran Sapawi, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya sekaligus Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional, Yuhus Pranatal Silas Bureni, yang turut mendampingi jalannya pengharmonisasian. Proses ini dilakukan dengan menilai tiga aspek penting, yaitu prosedural, substansi, dan teknis, guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, menegaskan bahwa harmonisasi Raperda ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di daerah.
“Regulasi yang kuat akan memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat. Kami berharap melalui Raperda ini, Kabupaten Sumba Barat semakin siap dan tangguh dalam menghadapi risiko bencana,” ujarnya.
Rapat kemudian ditutup dengan penandatanganan hasil harmonisasi Raperda yang menjadi simbol komitmen bersama, sekaligus mempertegas tekad menghadirkan regulasi penanggulangan bencana yang kuat, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
