Kupang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur turut menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi NTT pada Rabu, (14/01/2026). Hadir dari Kanwil Kemenkum NTT, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hasran Sapawi, sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi legislasi daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, unsur Forkopimda Provinsi NTT, Anggota DPRD Provinsi NTT, serta perwakilan berbagai lembaga pemerintah dan nonpemerintah, antara lain Polda NTT, Kejaksaan Tinggi NTT, Korem 161/Wirasakti, Lantamal VII Kupang, Lanud El Tari Kupang, Pengadilan Tinggi Kupang, Pengadilan Tinggi Agama Kupang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Kupang, Badan Intelijen Negara Daerah NTT, Konsulat Republik Demokratik Timor Leste, Basarnas NTT, TVRI, RRI, KPU NTT, Bawaslu NTT, Sekretaris Daerah Provinsi NTT, perwakilan BUMN/BUMD, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat dan perempuan, organisasi kemasyarakatan, LSM, unsur PKK, Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTT, serta partai politik.
Rapat Paripurna secara resmi dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi NTT, Emelia Julia Nomleni, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya penguatan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran untuk mendukung arah pembangunan daerah. Ketua DPRD menyampaikan bahwa masa persidangan tahun 2026 diarahkan pada peningkatan kualitas kebijakan publik yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Agenda sidang diawali dengan Penyerahan laporan reses DPRD Provinsi NTT masa sidang I tahun sidang 2025–2026, dilanjutkan dengan pembahasan dan penetapan perubahan kedua atas Propemperda tahun 2026. Agenda berikutnya mencakup Laporan Sekretaris DPRD tentang pelaksanaan dan hasil kegiatan pada masa persidangan I, Penutupan masa persidangan I, serta Pembukaan masa persidangan II tahun sidang 2025 - 2026. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Laporan Sekretaris DPRD tentang pelaksanaan kegiatan pada masa persidangan II, dan ditutup dengan Pidato Ketua DPRD Provinsi NTT.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Silvester Sili Laba, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Rapat Paripurna dan menegaskan pentingnya sinergi kerja antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan Kanwil Kemenkum NTT dalam mendukung proses legislasi daerah. “Kanwil Kemenkum NTT memiliki komitmen untuk memperkuat kualitas produk hukum daerah melalui harmonisasi dan pendampingan regulasi, agar kebijakan yang dihasilkan mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Dengan dimulainya masa persidangan II tahun sidang 2025–2026, DPRD Provinsi NTT menetapkan agenda lanjutan sebagai bagian dari kalender kerja legislasi daerah. Kanwil Kemenkum NTT siap terus berkolaborasi dan berperan aktif dalam penguatan aspek regulasi dan tata kelola pemerintahan demi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.
