Kupang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) bertema Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perancang Perundang-Undangan. Kegiatan ini digelar secara daring melalui Zoom Meeting dan kanal YouTube resmi Kementerian Hukum, Rabu (15/10/2025).
Diskusi Strategi Kebijakan dipimpin oleh Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, bersama Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum, Hadiyanto, yang mewakili Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Andry Indrady, yang tengah berhalangan hadir. Dari Kanwil Kemenkum NTT, kegiatan diikuti oleh Analis Hukum Ahli Madya, Dientje Elensia Bule Logo, beserta jajaran Tim Analisis dan Evaluasi Kebijakan, bertempat di Ruang Transit Kanwil Kemenkum NTT.
Dalam pembukaannya, Budi Argap Situngkir menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan hasil evaluasi kebijakan yang telah dilakukan oleh BSK Hukum agar dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Selain menyebarluaskan hasil evaluasi, diskusi ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang sejauh mana kesesuaian antara pengaturan dalam Permenkum dengan konsep ideal yang diharapkan,” ujarnya.
Sementara itu, Hadiyanto dalam sambutannya menekankan peran penting Badan Strategi Kebijakan (BSK) dalam memastikan setiap regulasi di lingkungan Kementerian Hukum memiliki landasan strategis dan dapat diterapkan. Ia menjelaskan bahwa kegiatan DSK ini merupakan bagian dari proses penyusunan naskah kebijakan, yang menjadi dasar rekomendasi dan pertimbangan dalam penyusunan regulasi baru.
“BSK berperan memastikan setiap kebijakan hukum didahului oleh analisis mendalam dan naskah kebijakan yang disusun sesuai urgensi. Jabatan fungsional perancang perundang-undangan memegang peran sentral karena dari merekalah lahir produk hukum yang berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari para narasumber DSK yang menyoroti implementasi Permenkum Nomor 17 Tahun 2023, termasuk tantangan di lapangan, penyesuaian teknis jabatan fungsional, serta pentingnya kolaborasi lintas unit kerja dalam menjaga kualitas produk hukum yang dihasilkan.
Dari tempat terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, menyampaikan apresiasi atas diselenggarakannya diskusi ini sebagai bentuk penguatan kapasitas dan konsolidasi strategis bagi para perancang perundang-undangan.
“Kegiatan seperti ini penting untuk memperkaya perspektif dan memperkuat pemahaman teknis para perancang. Melalui sinergi dan evaluasi berkelanjutan, kita bisa memastikan setiap produk hukum benar-benar hadir sebagai solusi, bukan sekadar aturan,” pesannya.
Melalui kegiatan DSK ini, diharapkan sinergi antara BSK Hukum, Kanwil, dan para pejabat fungsional perancang dapat semakin erat, guna mendorong lahirnya produk hukum yang adaptif, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumNTT
#SetahunBerdampak
#TransformasiHukum
#HukumUntukSemua
