Kupang- Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) menggelar Rapat Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan menghadirkan Kepala sub bagian tata usaha biro keuangan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Deny Muhidin, Rabu (26/11/2025).
Kegiatan yang digelar pada ruang Rapat Multifungsi Kanwil Hukum NTT ini dihadiri oleh Kepala Bagian Umum Kanwil Kemenkum NTT, Yohanes Bely beserta para operator RKAKL dan pengelola Keuangan.
Yohanis menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai upaya untuk memperkuat efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran menjelang akhir tahun 2025. “Konsistensi dan ketelitian sangat dibutuhkan dalam mengelola anggaran agar seluruh target kinerja dapat tercapai dengan baik”, ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut Deny Muhidin memberikan penjelasan mendalam terkait langkah strategis yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan anggaran Triwulan IV Tahun Anggaran 2025.
Adapun beberapa poin penting yang ditekankan dalam rapat tersebut, antara lain: Memperhatikan kontrak yang jatuh tempo pada Triwulan IV serta segera melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan untuk pencairan agar proses penyelesaian dapat dilakukan tepat waktu. Kemudian melakukan evaluasi terhadap sisa anggaran, menyiapkan mitigasi risiko, dan segera mengalokasikannya pada kegiatan prioritas agar realisasi anggaran dapat berjalan optimal.
Deny juga menegaskan agar jajaran memahami batas waktu revisi anggaran sesuai PMK 62/2023 yang telah diubah dengan PMK 107/2024 mengenai Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
“Pastikan penyusunan RPD (Rencana Penarikan Dana) sesuai target kinerja yang hendak dicapai, serta merealisasikannya sesuai jadwal yang telah ditentukan”, katanya.
Ditambahkan, jajaran Kanwil Hukum NTT perlu melakukan monitoring pencairan anggaran secara berkala, sehingga deviasi anggaran tidak melebihi batas maksimal yaitu 5%.
Ditempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba menyampaikan dukungan dan menghimbau jajaran untuk selalu memperhatikan batas waktu langkah-langkah akhir tahun 2025 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2025 tentang Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025.
“Perhatikan ketentuan yang berlaku dan mari kita tingkatkan koordinasi, ketepatan, serta ketertiban administrasi dalam pelaksanaan anggaran untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi yang berlaku”, tegas Kakanwil.
