Kupang - Dalam rangka mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2026, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) memberikan penguatan kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kanwil Kemenkum NTT, bertempat di Aula Kemenkum NTT, Senin (19/01/2026).
Kegiatan penguatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, yang didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Bawono Ika Sutomo, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hasran Sapawi. Penguatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kanwil Kemenkum NTT dalam meneguhkan komitmen reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam arahannya, Silvester Sili Laba menjelaskan bahwa setelah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT siap melangkah lebih jauh dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“WBBM bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan sebuah perubahan budaya kerja yang harus dimulai dari integritas, profesionalisme, serta komitmen setiap individu ASN,” tegas Silvester. Ia juga menekankan pentingnya memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, Silvester mengajak seluruh jajaran ASN untuk menjaga konsistensi dalam menerapkan nilai-nilai integritas, meningkatkan disiplin kerja, serta terus berinovasi dalam memberikan pelayanan hukum yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan meraih predikat WBBM di tahun 2026 hanya dapat dicapai melalui kerja sama yang solid dan komitmen bersama seluruh pegawai.
Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Bawono Ika Sutomo, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan hukum yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pelayanan yang efektif dan efisien.
Di sisi lain, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hasran Sapawi, menambahkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi, penguatan pemahaman hukum, serta pembinaan hukum yang berkelanjutan merupakan elemen penting dalam mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani.
Melalui kegiatan penguatan ini, Kanwil Kemenkum NTT menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat reformasi birokrasi dan menjadikan tahun 2026 sebagai momentum penting dalam mewujudkan pelayanan hukum yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat di Nusa Tenggara Timur.
