Kupang, 21 November 2025– Rapat Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sukses digelar di Aula Bawaslu Provinsi NTT. Acara yang dilaksanakan secara hybrid ini diikuti oleh operator JDIH dari Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT.
Novebriani S. Sarah, Analis Hukum Ahli Muda bertindak sebagai narasumber mewakili Kepala Kantor Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT, menyampaikan materi “Penguatan dan Strategi Pengelolaan JDIH” dengan berpedoman pada Perpres 33/2012 tentang Jaringan Dokumentasi Hukum Nasional, Permenkumham 8/2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, dan Perbawaslu 7/2020) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020.
Novebriani menjelaskan tujuan utama JDIHN adalah menciptakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu, akurat, mudah diakses, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam organisasi JDIHN, anggota seperti Bawaslu memiliki tugas mengelola dokumen hukum yang diterbitkan, membangun sistem informasi terintegrasi, membina SDM, serta melakukan evaluasi dan pelaporan tahunan kepada Pusat JDIHN setiap Desember melalui e-report.jdihn.go.id.
Fokus utama pembahasan adalah Standar Pengelolaan JDIH, yang meliputi pembuatan abstraksi peraturan, pengolahan dokumen hukum, dan laporan evaluasi. Strategi pengelolaan JDIHN juga ditekankan, termasuk peran JDIHN dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks Reformasi Hukum (IRH) dan Satu Data Indonesia. Langkah-langkah strategis yang diusulkan mencakup pengajuan dokumen hukum sesuai SOP pada Bawaslu, promosi JDIH melalui media sosial, peningkatan literasi hukum melalui pojok JDIH, sharing knowledge, dan pengumpulan dokumen hukum yang berkelanjutan.
Rapat ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan JDIH di Bawaslu NTT, meningkatkan transparansi, dan mendukung ketersediaan informasi hukum yang lebih baik. Rapat berlangsung lancar dengan diskusi interaktif, di mana peserta berbagi pengalaman pengelolaan JDIH di tingkat lokal. Bawaslu Provinsi NTT sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang sering menerima penghargaan Pengelolaan JDIH berkomitmen untuk menerapkan rekomendasi guna mendukung pembangunan hukum nasional yang lebih baik.
