Ende - Tim kesekretariatan wilayah Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kanwil Kementerian Hukum NTT yang berada dibawah pimpinan Silvester Sili Laba melaksanakan kegiatan pendampingan pemenuhan data dukung IRH bagi tim kerja dan tim Assesor di ruang Bagian Hukum Setda Kabupaten Ende pada (Senin/24/03/2025).
Tim kesekretariatan wilayah IRH yang dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Jonson Siagian, bersama Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bintari Depari dan Pelaksana Sebastianus Osu Kawe Satu diterima langsung oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ende, Ignas Kapo dan Perancang peraturan perundang-undangan Sintus selaku pejabat yang bertanggung jawab dalam pengisian IRH dan juga merupakan tim kerja IRH pada Setda Kabupaten Ende.
Dalam pertemuan ini Jonson menegaskan kepada pemda Ende untuk mempersiapkan data dukung IRH yang sesuai dengan variabel IRH dan diawali dengan menyiapkan SK Tim Kerja dan Tim Asesor IRH.
“Penilaian IRH tahun 2025 tetap berfokus pada empat variabel utama, yang di antaranya adalah memperkuat koordinasi Kementerian Hukum dalam harmonisasi regulasi, peningkatan kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas, mendorong kualitas re-regulasi atau deregulasi peraturan berdasarkan hasil reviu, serta penataan database peraturan perundang-undangan”, ujar Jonson.
Jonson juga menyampaikan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Ende melalui Bidang Hukum mendorong kepala desa dan lurah di Kabupaten Ende untuk untuk mengikuti kegiatan Paralegal Justice Award (PJA).
Lebih lanjut, Bintari menekankan Pendampingan IRH ini bertujuan untuk memastikan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende memahami dan mampu melaksanakan berbagai langkah penting dalam meningkatkan kualitas reformasi hukum, serta memastikan dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam IRH 2025. Bintari juga menambahkan bahwa pendampingan ini sangat penting untuk mempersiapkan Kabupaten Ende dalam penilaian mendatang, agar dapat menunjukkan peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan layanan hukum di daerah.
Tim juga mengapresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Ende yang pada penilaian tahun lalu memperoleh nilai yang sangat baik, dan diharapkan tahun ini mencapai predikat istimewa.
“Dalam pemenuhan data dukung, Kanwil Kementerian Hukum NTT sebagai tim kesekretariatan wilayah siap memberikan dukungan untuk memenuhi data dukung yang harus disiapkan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Ende”, tambah Sebastian.
Ignas menyampaikan apresiasi dan mengharapkan dukungan serta kerja sama yang baik dari semua pihak dalam hal ini Kanwil Kementerian Hukum NTT selaku kesekretariatan wilayah guna proses persiapan dan pemenuhan data dukung IRH ini dan juga menyampaikan bahwa untuk PJA sampai dengan saat ini Kabupaten Ende sudah 2 kepala desa yang mengikuti kegiatan tersebut.
“Kami yakin dengan kerja keras dan koordinasi yang baik dalam pengumpulan data dukung IRH, Kabupaten Ende akan kembali meraih prestasi yang lebih baik dari tahun sebelumnya dalam penilaian IRH”, tandasnya.
Diharapkan melalui kegiatan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dapat secara aktif terlibat dalam proses penilaian IRH dan pada akhirnya, berkontribusi pada upaya reformasi hukum dan birokrasi yang lebih luas.
