Kupang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) di bawah kepemimpinan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT,Silvester Sili Laba menggelar rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan peraturan daerah, Selasa (23/09/2025). Kegiatan ini membahas perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
Rapat ini bertujuan memastikan Ranperda selaras dengan aturan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, serta memperkuat kualitas regulasi agar efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan harmonisasi, setiap peraturan daerah diharapkan dapat diterapkan secara lebih tepat sasaran dan mendukung pembangunan daerah.
Kegiatan ini dihadiri oleh wakil Bupati Manggarai Timur,Tarsisius Sjukur, Wakil Ketua DPRD Basilius Teto, Kepala Divisi Peraturan Perundang - undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum NTT Hasran Sapawi,serta Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya/Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional,Yunus Pranatal Silas Bureni.Dari pihak Kemenkum NTT, turut hadir Kepala Kantor Wilayah, Silvester Sili Laba.Diskusi berlangsung dengan fokus pada penyesuaian struktur perangkat daerah agar sesuai dengan dinamika kebutuhan pembangunan serta tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik.
Wakil Bupati Manggarai Timur saat memberikan sambutan menyampaikan harapan agar Ranperda segera ditetapkan dan digunakan secara optimal untuk mendukung jalannya pemerintahan serta meningkatkan pelayanan publik. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Basilius Teto menegaskan pentingnya masukan dari Kemenkum NTT agar Ranperda dapat disempurnakan dengan baik, matang secara hukum, dan efektif diterapkan bagi kepentingan masyarakat.
Kepala Kanwil Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, juga menegaskan bahwa pengharmonisasian menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas regulasi. “Raperda harus disusun secara cermat, selaras dengan aturan yang lebih tinggi, serta menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, setiap regulasi yang lahir dapat benar-benar memberikan manfaat dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik,” ungkapnya.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilakukan penandatanganan berita acara hasil harmonisasi antara Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan Kemenkum NTT. Penandatanganan ini menjadi simbol komitmen bersama untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah agar lebih siap diterapkan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
