Kupang,— Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan kesiapan penuh dalam menyambut kunjungan kerja Reses Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang akan berlangsung di Labuan Bajo pada akhir Juli 2025.
Rapat koordinasi persiapan kunjungan digelar secara daring pada Selasa (22/07/2025), yang dipimpin oleh Sekretariat Jenderal Kemenkum RI. Rapat ini menjadi momentum awal dalam menyatukan langkah seluruh jajaran Kemenkum untuk menyukseskan kegiatan strategis yang akan menjadi jembatan antara rakyat dan wakilnya di parlemen.
Kegiatan reses ini tidak hanya menjadi ajang penyampaian aspirasi, keluhan, dan masukan dari masyarakat terkait kebijakan hukum, tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas Komisi XIII DPR RI kepada masyarakat. Hasil dari kunjungan ini akan menjadi bahan penting dalam proses legislasi dan pengambilan kebijakan nasional.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, hadir langsung dalam rapat tersebut. Ia didampingi sejumlah pejabat struktural, antara lain Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Hasran Sapawi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Bawono Ika Sutomo, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Yohanis Bely, serta Pranata Humas Ahli Muda Dian Lenggu.
Dalam arahannya, Silvester menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan maksimal bagi kelancaran kegiatan kunjungan kerja Komisi XIII. “Kami siap menyambut Komisi XIII DPR RI di Labuan Bajo. Ini merupakan kesempatan emas untuk menyampaikan berbagai isu strategis di wilayah NTT, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan hukum,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kemenkum RI, Ronald Lumbuun, menegaskan pentingnya sinergi dan komunikasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan kegiatan reses. Ia berharap kunjungan ini mampu mendorong peningkatan pelayanan hukum serta memperkuat keberpihakan negara terhadap kebutuhan masyarakat di daerah.
Kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke NTT ini diharapkan membawa angin segar bagi pembangunan hukum yang lebih inklusif, humanis, dan responsif terhadap dinamika masyarakat NTT.
