Kupang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur meraih Penghargaan Pos Kupang atas perannya sebagai penggerak utama percepatan pembentukan dan pengawasan Pos Bantuan Hukum di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan Pos Kupang Award 2025 yang diselenggarakan pada Selasa,(16/12/2025), bertempat di Aston Hotel Kupang, dengan mengusung tema Transformasi Berkelanjutan.
Acara dibuka oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pos Kupang atas kontribusi dan dedikasinya selama 33 tahun dalam mendukung pembangunan NTT melalui jurnalisme yang profesional, independen, dan berintegritas. Gubernur menegaskan pentingnya transformasi berkelanjutan, khususnya pada sektor ekonomi, dengan mendorong pergeseran dari pola konsumtif menuju ekonomi produktif berbasis potensi lokal dan penguatan UMKM.
Hadir dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Yunus P. S. Bureni, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT, Silvester Sili Laba. Kehadiran Kanwil Kemenkum NTT merupakan wujud dukungan terhadap sinergi antara media, pemerintah, dan para pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan hukum yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Yunus P. S. Bureni menyampaikan bahwa Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur berperan sebagai penggerak utama percepatan pembentukan dan pengawasan Pos Bantuan Hukum guna memastikan masyarakat tidak mampu memperoleh akses keadilan. Ia menegaskan bahwa prinsip hukum hadir untuk melayani manusia menjadi landasan utama pelaksanaan program bantuan hukum di daerah.
Yunus P. S. Bureni menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Ia menekankan bahwa capaian pembentukan 3.257 Pos Bantuan Hukum dari 3.442 desa dan kelurahan di NTT merupakan hasil kerja kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung agenda reformasi hukum serta mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Silvester Sili Laba, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas kerja keras seluruh jajaran Kanwil Kemenkum NTT bersama para pemangku kepentingan. Ia menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum NTT untuk terus memperkuat peran Pos Bantuan Hukum sebagai garda terdepan layanan hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, guna mewujudkan kepastian dan keadilan hukum yang merata di Nusa Tenggara Timur.
Kegiatan Pos Kupang Award 2025 dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, perguruan tinggi, koperasi, dan organisasi kemasyarakatan. Melalui momentum ini, Kanwil Kemenkum NTT menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadirkan layanan hukum yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur.
Penghargaan yang diterima ini menjadi motivasi bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur untuk terus meningkatkan kinerja dan memperkuat perannya dalam menghadirkan layanan hukum yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui penguatan Pos Bantuan Hukum dan kolaborasi lintas sektor, Kanwil Kemenkum NTT berkomitmen mendukung terwujudnya keadilan sosial, kepastian hukum, dan pembangunan hukum yang berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
