
Jakarta – Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Dhahana Putra, memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pembentukan peraturan daerah. Apresiasi tersebut diwujudkan melalui Penganugerahan Legislasi Daerah yang diberikan sebagai bentuk penghargaan sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Jumat (19/12/2025).
Dalam ajang tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) berhasil meraih Pemenang II Penganugerahan Legislasi Daerah untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Golongan II Tahun 2025. Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba.

Dirjen PP Dhahana Putra menyampaikan bahwa penganugerahan ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan kerja nyata jajaran Kanwil dalam mendampingi pemerintah daerah menyusun regulasi yang berkualitas, harmonis, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. “Regulasi daerah yang baik akan menjadi fondasi penting bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diraih. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Kanwil Kemenkum NTT serta sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah di Provinsi NTT.

“Penghargaan ini kami dedikasikan untuk seluruh jajaran Kanwil Kemenkum NTT dan pemerintah daerah yang selama ini konsisten berkolaborasi dalam pembentukan produk hukum daerah. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pendampingan dan memastikan setiap regulasi daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Silvester.
Ia juga menambahkan bahwa ke depan Kanwil Kemenkum NTT akan terus memperkuat peran pembinaan dan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya taat asas hukum, tetapi juga implementatif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat NTT.
Penganugerahan Legislasi Daerah ini diharapkan dapat menjadi pemacu semangat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus menghadirkan regulasi daerah yang berkualitas, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

