Kupang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT dibawah kepemimpinan Silvester Sili Laba menghadiri Rapat Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi NTT hasil Pemilu 2024. Kamis (17/07)
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi NTT bertempat di Aula Rapat Kesbangpol, Komplek Kantor Gubernur Lama, Kota Kupang dengan tujuan untuk membahas proposal bantuan keuangan dari sebelas partai politik untuk Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat tersebut, Kanwil Kemenkum NTT diwakili oleh Analis Hukum Ahli Madya, Hempy J.W. Poyk, yang turut hadir sebagai anggota Tim Verifikasi, bersama Arnolus Bailao, Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi, yang dimana kehadiran mereka dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh aspek legalitas dan dokumen hukum telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Membuka kegiatan, Plt. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT, Regina Maria Manbait menekankan pentingnya kelengkapan dokumen dan kepatuhan administrasi dalam pengajuan bantuan keuangan partai politik, agar proses penyaluran dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.
“Kami mengharapkan seluruh partai politik dapat memperhatikan aspek administratif secara cermat, agar proses penyaluran bantuan berjalan tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan. Peran tim verifikasi sangat strategis dalam memastikan akuntabilitas dan integritas dalam proses ini,” tegasnya.
Hal senada disampaikan oleh Kabid Politik Dalam Negeri, Lusiana Hermanus, yang menegaskan bahwa tim verifikasi memiliki peran strategis sebagai garda depan dalam pengawasan dan pendampingan pengelolaan dana bantuan partai politik secara profesional, transparan, dan berintegritas.
Menambahkan hal tersebut, Lusiana menyampaikan bahwa tim verifikasi memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga kredibilitas proses penyaluran bantuan.
“Tim verifikasi adalah garda depan dalam memastikan proses pengajuan bantuan berjalan secara profesional, transparan, dan berintegritas. Setiap dokumen yang masuk harus benar-benar diverifikasi agar tidak ada penyimpangan yang dapat merugikan tata kelola keuangan daerah maupun integritas partai politik sebagai pilar demokrasi,” ungkapnya.
Dari tempat terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, menyampaikan bahwa kehadiran pihaknya dalam proses ini merupakan bentuk nyata dukungan terhadap sistem demokrasi yang sehat.
“Kehadiran kami dalam forum ini adalah wujud nyata sinergi antara Kementerian Hukum dan instansi teknis daerah dalam memastikan bahwa proses bantuan keuangan partai politik berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku. Kami akan terus mendukung upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan anggaran negara, terutama yang menyangkut kelembagaan demokrasi,” ujarnya.
Selain Kanwil Kemenkum NTT, kegiatan ini juga melibatkan sejumlah instansi teknis lainnya, seperti Inspektorat Daerah Provinsi NTT, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTT, Biro Hukum Setda Provinsi NTT, serta Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, yang bersama-sama melakukan pemeriksaan administrasi dan penilaian kelayakan bantuan keuangan partai politik secara menyeluruh.
