Kupang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan kegiatan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 22 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait Sinergi Penyelenggaraan Parkir Khusus di Sepanjang Jalan Provinsi. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, (09/12/2025) di Aula Utama Hotel Aston Kupang.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Timur, para Pimpinan Daerah dari 22 Kabupaten/Kota, para Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan jajaran Forkopimda. Dikesempatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Silvester Sili Laba, menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan komitmen seluruh Kepala Daerah. Beliau menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan kepastian hukum dalam pengelolaan parkir di ruas jalan provinsi, sekaligus memperkuat sinergi antar pemerintah daerah.
“Keseragaman kebijakan dan koordinasi lintas daerah menjadi fondasi penting bagi peningkatan pelayanan publik dan tertib penyelenggaraan parkir”, ujarnya.
Kegiatan pun kemudian dilanjutkan dengan diskusi teknis mengenai sinergi penyelenggaraan parkir khusus di wilayah provinsi yang dipandu oleh Yunus P. S. Bureni. Diskusi menyoroti pentingnya penataan kewenangan, keselarasan regulasi, serta integrasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan retribusi parkir.
Diharapkan melalui MoU dan PKS ini, menjadi landasan kuat bagi penguatan tata kelola parkir yang lebih efektif, terkoordinasi, dan bermanfaat bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
