Kupang,— Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) ambil bagian dalam kegiatan Sanggah Daring Penilaian Nasional Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum Republik Indonesia, Selasa (7/10).
Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan strategis dalam proses penetapan skor IRH bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tahun 2025. IRH sendiri menjadi indikator penting untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan reformasi hukum dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan berdampak nyata bagi pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Kanwil Kemenkum NTT melalui Tim Sekretariat IRH turut serta secara aktif dalam mendampingi tujuh Pemerintah Daerah yang dijadwalkan mengikuti tahapan sanggah, yakni Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Sikka, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Alor, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
Kehadiran Kanwil Kemenkum NTT dalam kegiatan ini bukan hanya sebagai pendamping teknis, namun juga menjadi mitra strategis dalam mendorong sinergi antarlembaga demi memperkuat fondasi reformasi hukum di daerah.
Dari tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Daerah dalam mengikuti proses IRH ini.
“Kegiatan ini merupakan bentuk evaluasi sekaligus refleksi bersama atas pelaksanaan reformasi hukum di daerah. Kami berharap, melalui proses sanggah ini, setiap daerah mampu menampilkan data, capaian, dan inovasi terbaiknya sehingga hasil penilaian IRH benar-benar mencerminkan kerja nyata dan kemajuan yang telah dicapai,” ujar Silvester.
Ia juga menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum NTT akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memastikan pelaksanaan reformasi hukum berjalan sesuai arah kebijakan nasional, dengan menitikberatkan pada penyederhanaan regulasi, peningkatan kepastian hukum, dan optimalisasi pelayanan publik berbasis hukum.
Kegiatan sanggah daring ini menjadi momentum penting bagi daerah untuk menunjukkan komitmen serta inovasi dalam memperbaiki sistem hukum di wilayah masing-masing. Diharapkan, hasil akhir dari penilaian ini dapat menjadi pemicu semangat baru dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
