Maumere - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone didampingi Kepala Sub Bagian Humas Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Dian Lenggu mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere, Senin (27/05/2024).
Kakanwil Marciana mengatakan, kunjungannya kali ini utamanya difokuskan pada pemenuhan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) Triwulan I dan II (B03 dan B06). Mengingat, pemenuhan data dukung Kanim Maumere masih belum mencapai 100 persen sesuai hasil evaluasi dan verifikasi Tim Penilai Inspektorat Jenderal (Itjen).
Ditambah lagi, saat ini sudah memasuki periode pemenuhan data dukung Triwulan II (B06) yang juga tidak kalah penting untuk segera dilakukan pemenuhan.
"Kanim Maumere agar segera melengkapi kekurangan data dukung dan memperbaiki data dukung yang masih belum sesuai dengan memperhatikan catatan hasil evaluasi dari Itjen," ujar Kakanwil.
Senada dengan hal tersebut, Dian menyampaikan bahwa percepatan pemenuhan data dukung harus segera dilakukan karena tenggat waktu yang diberikan Itjen untuk melakukan pengunggahan data dukung RKT dan Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas, serta Laporan RB paling lambat 30 Mei 2024 mendatang.
"Pemenuhan data dukung RKT RB sesuai periode pemenuhan dan tanpa mengabaikan substansi dokumen merupakan satu hal yang penting karena memberikan kontribusi dalam penilaian Indeks RB Kemenkumham," jelasnya.
Menurut Dian, muara dari reformasi birokrasi adalah menghadirkan pelayanan prima kepada publik atau masyarakat. Pemenuhan data dukung merupakan bentuk pendokumentasian secara tertulis terkait upaya-upaya yang selama ini dilakukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi.
Ditambahkan, pelaksanaan reformasi birokrasi sejatinya bukan soal kontestasi untuk meraih predikat WBK/WBBM semata. Namun merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan guna mencapai good governance.
"Reformasi birokrasi dilaksanakan secara bertahap, sistematis dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan pelayanan publik," terangnya.
