Kupang — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kakanwil Kemenkum NTT), Silvester Sili Laba bersama Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Krisman Riwu Kore, bertemu dalam rangka audiensi untuk membahas dukungan percepatan program prioritas nasional Sekolah Rakyat di Kabupaten Sabu Raijua. Pertemuan berlangsung di Kantor Kanwil Kemenkum NTT, Sabtu (22/11/2025).
Audiensi tersebut turut dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Hasran Sapawi, serta Perancang Perundang-Undangan Ahli Madya, Yunus P.S. Bureni. Pertemuan ini menjadi ruang koordinasi awal untuk membahas kendala regulasi dan kebutuhan dukungan hukum dalam proses realisasi program tersebut.
Bupati Krisman menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu dari tiga program prioritas Presiden RI, bersama Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tengah menghadapi hambatan terkait status lahan yang masih tumpang tindih, sehingga memperlambat proses penetapan lokasi dan pembangunan sekolah yang direncanakan akan digunakan untuk Sekolah Rakyat.
“Sebagai perwakilan Kabupaten Sabu Raijua, kami sangat berharap Kanwil Kemenkum NTT dapat memberikan dukungan dalam percepatan realisasi Sekolah Rakyat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Silvester menyampaikan komitmen Kanwil Kemenkum NTT untuk memberikan dukungan penuh, khususnya melalui pendampingan aspek regulasi agar proses pembangunan memiliki dasar legalitas yang kuat. Tim perancang telah dilibatkan sejak awal untuk memastikan penyusunan kebijakan regulasi berjalan tepat arah.
“Kami berharap rencana ini dapat berjalan lancar tanpa hambatan signifikan. Kanwil Kemenkum NTT akan memberikan dukungan terbaik agar Sekolah Rakyat dapat segera terealisasi bagi masyarakat Sabu Raijua,” tegas Silvester.
Sebagai penutup, kedua belah pihak sepakat untuk menindaklanjuti pembahasan ini melalui pertemuan teknis lanjutan, baik terkait penyelesaian status lahan maupun kebutuhan regulasi lainnya. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat percepatan pelayanan pendidikan di Sabu Raijua sebagai bagian dari pelaksanaan program prioritas nasional yang berpihak pada masyarakat.
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumNTT
#SetahunBerdampak
#TransformasiHukum
#HukumUntukSemua
