Kupang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) menggelar Rapat Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) pada Selasa, (26/08/2025).
Kegiatan ini dihadiri pejabat struktural, fungsional, serta Tim Monitoring dan Evaluasi. Adapun kegiatan ini dibuka secara oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTT, Hasran Sapawi. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya evaluasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, transparan, dan responsif.
Sapawi juga menyampaikan bahwa laporan tindak lanjut hasil evaluasi tidak boleh hanya menjadi formalitas, melainkan harus menjadi peta jalan menuju perbaikan sistemik. Rapat ini, lanjutnya, diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang realistis dan berdampak nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan akses keadilan. Ia juga menekankan perlunya komitmen kolaborasi agar tindak lanjut evaluasi benar-benar terimplementasi dalam pelayanan sehari-hari.
Dari tempat terpisah,Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, menegaskan bahwa evaluasi SPAK dan SPKP harus menjadi momentum perbaikan menyeluruh terhadap sistem pelayanan publik. “Kita harus memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti dengan langkah nyata. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci agar masyarakat semakin percaya terhadap kinerja Kanwil Kemenkum NTT,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat sejumlah rekomendasi strategis, antara lain peningkatan sosialisasi mengenai tugas dan fungsi Kanwil pasca pemisahan kementerian, penyediaan papan informasi layanan, hingga pembentukan kotak saran dan kanal pengaduan khusus bagi masyarakat.
Selain itu, Kanwil juga menyoroti pentingnya pemetaan jenis layanan dengan alur yang jelas, analisis beban kerja pegawai, serta peningkatan sarana prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas. Dengan adanya tindak lanjut yang terukur, diharapkan pelayanan di lingkungan Kanwil Kemenkum NTT semakin transparan, mudah diakses, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
