Kupang - Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Nico Afinta membuka kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 Tingkat Kantor Wilayah secara virtual, Selasa (4/2/2025). Pembukaan kegiatan dengan tema “Kerja Bersama Mempertahankan Opini WTP” ini turut diikuti Kepala Kanwil Kementerian Hukum NTT, Silvester Sili Laba bersama para Pimti Pratama, serta pejabat dan pegawai di Kanwil Ditjen Pemasyarakatan NTT dan Kanwil Ditjen Imigrasi NTT.
“Kegiatan rekonsiliasi ini merupakan sinergi kita bersama dan menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan bahwa proses transisi kementerian tidak mengganggu kualitas tata kelola keuangan dan barang milik negara,” ujar Nico Afinta.
Pihaknya mengajak seluruh jajaran pada Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian HAM untuk bersama-sama memastikan akurasi dan keandalan data laporan keuangan dan BMN tetap terjaga, sekaligus mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
“Konsolidasi laporan keuangan tahun 2024 semoga dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” imbuhnya.
Menurut Nico, rekonsiliasi juga menjadi momentum penting untuk memperbaiki kesalahan, menemukan ketidaksesuaian dan memperbaiki data laporan keuangan dan BMN. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan dan BMN perlu memperhatikan beberapa hal seperti penyelesaian transaksi tahun 2024, validitas dan rekonsiliasi data keuangan dan BMN, kepatuhan terhadap regulasi, serta dokumentasi dan evidence pendukung. Laporan keuangan tahun 2024 wajib disusun dengan akurat dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta didukung dengan pengungkapan yang memadai.
“Implementasikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan secara berjenjang dan percepat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI,” jelasnya.
Nico optimis Kementerian Hukum dan HAM dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-16 kali dari BPK RI walaupun kini dalam kondisi penuh tantangan akibat perubahan organisasi. Sinergi dan semangat profesionalisme menjadi kunci penting dalam kerja bersama untuk mewujudkan hal tersebut.
Sementara itu, kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 Tingkat Kantor Wilayah (Kanwil) berlangsung di Auditorium BPSDM Hukum pada 4-7 Februari 2025. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid, yakni diikuti secara tatap muka oleh 13 Kanwil dan virtual oleh 20 Kanwil. Selain untuk meraih kembali Opini WTP, kegiatan ini juga bertujuan untuk menghasilkan Laporan Keuangan dan BMN Kanwil yang akurat, transparan, dan akuntabel sekaligus mendukung kelancaran proses transisi keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM. (Humas/rin)
