Kupang,– Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja serta Target Kinerja Triwulan II Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kanwil dan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Silvester Sili Laba, bersam pimpinan tinggi pratama dan pejabat struktural, Fungsional dan seluruh jajaran, Senin (14/07/2025).
Rapat evaluasi ini menjadi momentum strategis dalam meninjau capaian kinerja masing-masing divisi dan bagian untuk memantapkan langkah menuju target kinerja triwulan berikutnya.
Kegiatan diawali dengan pemaparan oleh Divisi Pelayanan Hukum Bawono Ika Sutomo, yang menyampaikan realisasi DIPA Bidang Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual. Kadiv Pelayanan Hukum menyampaikan progres layanan administrasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.
Selanjutnya, capaian kinerja dari Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum disampaikan oleh Yunus P. Bureni, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, terkait progres DIPA Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. DIPA Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) disampaikan oleh Dientje Bule Logo, Analis Hukum Ahli Madya, dan Jefry Elia Wabang, Penyuluh Hukum Ahli Pertama, mempresentasikan capaian DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Kemudian Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Yohanis Bely memaparkan progres kinerja, mencakup bidang Program dan Pelaporan, Hubungan Masyarakat, Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Reformasi Birokrasi.
Usai pemaparan kinerja dari masing-masing pemangku TUSI, Kakanwil Silvester Sili Laba memberikan apresiasi atas capaian kinerja seluruh jajaran. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas, akuntabilitas, dan inovasi dalam pelayanan publik.
"Evaluasi ini bukan hanya formalitas, tetapi menjadi fondasi untuk perbaikan berkelanjutan. Saya mengapresiasi kerja keras seluruh divisi dan bidang, dan berharap ke depan kita semakin adaptif dan responsif terhadap tantangan pelayanan hukum di NTT," ujar Silvester.
Rapat Monitoring dan Evaluasi ini diharapkan mampu menjadi katalisator dalam meningkatkan kualitas kerja, memperkuat koordinasi, serta menumbuhkan budaya kerja yang profesional dan berorientasi hasil. Kanwil Kemenkum NTT menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai institusi yang transparan, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
