Kupang— Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kakanwil Kemenkum NTT) memimpin rapat bersama seluruh jajaran dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan serta strategi pencapaian target kinerja, Senin, (26/05/2025). Rapat ini menjadi momentum penting dalam memastikan seluruh bagian dan bidang bergerak selaras dan responsif terhadap tantangan di lapangan.
Kakanwil menekankan pentingnya pelaksanaan apel dengan format duduk, bukan berdiri, agar proses evaluasi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan terstruktur. "Evaluasi harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar agenda rutin, mengapa dalam keadaan duduk? Agar kita dapat berdiskusi dengan tenang dan fokus", tegasnya.
Kakanwil juga menginstruksikan setiap divisi untuk secara terbuka memaparkan hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Transparansi ini diharapkan mampu melahirkan solusi konkret yang berdampak pada percepatan kinerja.
Salah satu sorotan datang dari Divisi Pelayanan Hukum yang menyampaikan bahwa meski tidak diberikan target kinerja (Tarja) secara langsung, mereka tetap menjalankan 6 (enam) Tarja dari eselon I. Salah satu tantangan signifikan adalah kegiatan diseminasi yang menargetkan 1.000 peserta, namun harus dilakukan tanpa dukungan anggaran transportasi dan seminar kit akibat efisiensi anggaran. “Meski ada keterbatasan, kami tetap menjalankan kegiatan melalui kolaborasi dengan mitra kerja,” ujar Kabid Pelayanan KI.
Bidang Layanan AHU melaporkan perkembangan terkait program Koperasi Merah Putih. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 457 desa telah mendaftar. Tidak terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan kegiatan, menunjukkan koordinasi dan kesiapan yang solid. Kakanwil meminta agar secara rutin menggelar Zoom Meeting setiap dua hari sekali bersama para notaris guna memantau perkembangan lebih intensif.
Sementara itu, untuk Indikasi Geografis, sebanyak 8 (delapan) usulan telah diajukan dari wilayah NTT, menunjukkan semangat dan partisipasi aktif daerah dalam pengakuan potensi lokal.
Kakanwil mengingatkan pentingnya kesiapan data dukung untuk Evaluasi Reformasi Birokrasi B06, khususnya bagi enam Kelompok Kerja (Pokja) yang terlibat. Ruangan Sekretariat WBK juga diminta segera disiapkan untuk mendukung kelancaran evaluasi ini.
Kakanwil menambahkan, seluruh divisi diminta untuk segera menyusun dan menyiapkan data dukung Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Sesuai instruksi pusat, tenggat waktu persiapan diberikan mulai hari ini hingga awal bulan Juni. “Waktu kita terbatas. Mari kita manfaatkan waktu sebaik mungkin agar seluruh dokumen yang disampaikan berkualitas,” tegas Kakanwil.
Di penghujung rapat, Kakanwil mengapresiasi semangat kerja tim serta menekankan pentingnya kolaborasi antar bidang. Rapat ini mencerminkan komitmen bersama dalam menghadapi tantangan dan memaksimalkan kinerja institusi demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
