Kupang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) turut ambil bagian dalam kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan Evaluasi Dampak Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum yang digelar secara hybrid, Senin (06/10/2025).
Mewakili Kepala Kanwil Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, hadir dalam kegiatan ini Analis Hukum Ahli Madya, Hempy Poyk, dan Analis Hukum Ahli Muda Novebriani Sarah bersama jajaran yang mengikuti jalannya diskusi secara terpisah dari ruang kerja masing-masing. Keterlibatan aktif ini menjadi wujud komitmen Kanwil Kemenkum NTT dalam mendukung peningkatan kualitas layanan bantuan hukum di daerah.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK) ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021, serta menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam upaya penyempurnaan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat pencari keadilan.
Dalam laporan pembuka, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menekankan bahwa pelaksanaan diskusi secara hybrid ini mencerminkan transformasi digital yang kian nyata di lingkungan Kemenkum. “Transformasi digital membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses kebijakan publik. Ini bentuk pelayanan yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jurnalis Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P4H), yang mewakili Kepala BSK Andry Indrady, menegaskan bahwa setiap kebijakan publik yang dihasilkan harus berdasarkan analisis yang tajam dan mendalam.
"Evaluasi ini bukan hanya tentang menilai, tetapi juga tentang memahami relevansi kebijakan dengan kebutuhan nyata di masyarakat,” tegasnya.
Fokus evaluasi kali ini adalah pada aspek efektivitas kebijakan, yakni sejauh mana Permenkumham No. 4 Tahun 2021 mampu mencapai tujuannya dalam meningkatkan standar layanan bantuan hukum. Kriteria efektivitas yang digunakan pun turut dibahas secara rinci untuk menilai kinerja kebijakan tersebut secara objektif.
Diskusi ini menghadirkan empat narasumber utama yang membagikan perspektif dari berbagai bidang, antara lain Masan Nurpian, Kepala Bidang Advokasi Hukum BPHN, mewakili Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Constantinus Kristomo, yang memaparkan materi terkait standar layanan bantuan hukum, Heny Widyawati, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, yang membahas pembentukan Pos Bantuan Hukum di desa dan kelurahan;, Prof. Askari Razak, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang mengulas pijakan yuridis dan konstitusional dari Permenkumham tersebut, dan Abdul Rasyid, Ketua LBH Cita Keadilan Soppeng, yang mengangkat tema tentang implementasi standar layanan organisasi bantuan hukum di lapangan.
Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka antar pemangku kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam merumuskan arah kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kanwil Kemenkum NTT berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar yang kuat bagi peningkatan akses dan mutu bantuan hukum, terutama bagi masyarakat kurang mampu di wilayah Nusa Tenggara Timur.
